*Kontribusinya Dipertanyakan
Detikgayonewa.com, Takengon | Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera 26 Nopember 2025 lalu, telah meluluhlantakan sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.
Tak terkecuali dengan Kabupaten Aceh Tengah. Daerah yang berada di Dataran Tinggi Gayo (DTG) ini, sempat terisolasi selama beberapa hari lantaran semua akses darat terputus.
Tidak berhenti sampai disitu. Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor sempat mengurung puluhan desa di Aceh Tengah. Bahkan ada desa yang hilang disapu air bah.
Bencana itu , sudah dua bulan berlalu. Kini, perlahan akses menuju desa-desa terisolir sudah mulai terbuka. Aktifitas warga perlahan kembali menggeliat meskipun belum sepenuhnya nornal.
Namun banyak pihak menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Aceh yang terkesan tidak serius dalam membantu penanganan bencana di Gayo, khususnya di Aceh Tengah.
Kontribusi Pemerintah Provinsi Aceh jauh dari harapan. Sementara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dibantu TNI/Polri, BNPB dan para relawan seakan dibiarkan berjuang memulihkan kondisi dari pascabencana.
Hal itu dibenarkan oleh salah seorang narasumber yang ditemui Detikgayonews.com, Sabtu (24/1/2026). Dia menolak identitasnya dipublikasi, namun ia merupakan salah satu sosok yang terjun menangani bencana.
“Mereka (Pemerintah Provinsi Aceh-red) taunya cuma minta data tetapi kontribusinya minim. Kalau pun ada kerja, tidak sampai tuntas. Baru sebentar kerja, alat beratnya sudah dibawa pulang,” kata sumber ini.
Salah satu bukti, ruas jalan provinsi di Kecamatan Bintang menuju Kecamatan Linge. Sampai hari ini, masih terputus lantaran belum ditangani secara serius oleh Pemerintah Aceh yang notabene memiliki kewenangan menangani ruas jalan itu.
Konon lagi diminta untuk membantu menangani ruas-ruas jalan kabupaten yang hampir merata rusak dan terputus akibat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor beberapa waktu lalu.
Pemerintah Provinsi Aceh seakan tutup mata dan telinga dan dinilai kurang empati terhadap kondisi masyarakat di wilayah tengah Aceh yang menderita paska bencana alam hidrometeorologi.
Pemerintah Provinsi Aceh dibawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf atau disapa akrab dengan panggilan Mualem ini, dianggap memberikan bantuan hanya sebatas formalitas.
Mereka tidak all out dalam melepas belenggu keterisoliran yang terjadi di Gayo. Berbeda saat di depan layar kaca, seakan Pemerintah Provinsi Aceh telah berjuang membantu para korban bencana, tetapi kenyataannya tidak demikian.
“Kita nggak tahu, apakah pemimpinnya yang lambat atau bawahannya yang setengah hati membantu memulihkan bencana di Gayo. Yang jelas, kontribusi mereka minim,” sambung sumber ini.
Bencana hidrometeorogi yang melanda Kabupaten Aceh Tengah dampaknya dirasakan di 14 kecamatan. Ada 234.710 jiwa ikut merasakan dampaknya. 25 orang meninggal dunia, dan tiga orang diantaranya dinyatakan hilang.
Ribuan warga sempat mengungsi,puluhan ribu rumah rusak. Belum lagi kerusakan infrastruktur dengan rincian 306 ruas jalan rusak, 179 titik jembatan rusak, dan 130 jaringan irigasi terdampak.
Namun akses yang terputus itu, sebagian besar telah dibenahi. Terkecuali untuk jembatan yang terputus dibawa air bah, sebagian diantaranya masih diganti dengan jembatan darurat (sling).
Sikap Pemerintah Provinsi Aceh yang terkesan “apatis” itu, dikhawatirkan akan ditafsirkan sebagai upaya menganak tirikan wilayah tengah, khususnya Gayo.
Banyak pihak mulai menarasikan ketika Pemerintah Provinsi Aceh tidak peduli dengan korban bencana di Gayo, sehingga sudah semestinya Dataran Tinggi Gayo mandiri untuk membuat provinsi sendiri.
“Jangan salahkan jika kami minta mekar, membangun provinsi sendiri dalam bingkai NKRI. Sebab, beginilah jika kita bergantung pada manusia, sudah pasti kecewa, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Aceh,” singgung salah seorang korban bencana. (Yd).
