- Detikgayonews.com, Takengon | Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang diwakili Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik, Salman Nuri S.Stp. M.Dev, juga selaku Plt. Kepala Dinas Pangan, didampingi, Marwandi Munthe, ST. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Busra Aradi, S.P, M.P., Kabag Ekonomi Setdakab Aceh Tengah serta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Tengah.
Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah secara virtual dari Ruang Command Center Setdakab Aceh Tengah, Senin (12/1/2026).
Dipusatkan di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta, secara virtual Menteri Dalam Negeri diwakili Sekjen Kemendagri RI Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, membuka rapat koodinasi tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional termasuk pengendalian inflasi melalui stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di pasar utamanya jelang Ramadan 2026.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar menyusun langkah antisipatif sejak dini dalam mengendalikan inflasi. Ia mengingatkan bahwa lonjakan harga pangan kerap terjadi pada periode tersebut dan hanya dapat dicegah melalui perencanaan berbasis data historis.
Sekjen Kemendagri pada kesempatan yang sama juga mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh daerah untuk segera melakukan rapat internal dan menyusun langkah konkret menghadapi Ramadan. Sekjen berharap, Ramadan 2026 mendatang dapat menjadi momentum pembuktian bahwa pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga stabilitas harga pangan.
lebih lanjut sekjen Kemendagri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemda, kementerian, dan lembaga terkait atas upaya bersama dalam menjaga stabilitas harga. Namun demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi yang lebih tajam terhadap daerah-daerah dengan inflasi tinggi, khususnya yang berlangsung saat ini.
Ia juga meminta agar laporan atau rapor inflasi daerah sepanjang tahun 2025 segera disusun dan ditampilkan sebagai bahan evaluasi bersama. Rapor tersebut akan memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta jenis komoditas pemicunya.
Setelah mendengarkan pemaparan dari berbagai kementerian, Sekjen Kemendagri memberikan instruksi khusus. Ia meminta seluruh kementerian, kepala daerah, dan kepala dinas di seluruh Indonesia untuk fokus membedah masalah yang terjadi sepanjang tahun 2025.
Tomsi menegaskan bahwa pada rapat minggu depan, pemerintah akan memaparkan daftar daerah yang memiliki “Rapor Merah” selama tahun 2025.
“Pemerintah daerah yang rapornya merah akan dimintai penjelasan mengenai upaya apa saja yang akan ditempuh pada tahun 2026. Komitmen pemerintah pusat jelas, memberikan pelayanan terbaik dengan menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen,” tegasnya.
Terpisah, Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik, Salman Nuri S.Stp. M.Dev, juga selaku Plt. Kepala Dinas Pangan usai mengikuti melalui Zoom tersebut menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat, untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Terkusus di tengah dinamika global dan tantangan domestik yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat saat ini terutama seperti yang di rasaakan di wilayah terdampak bencana seperti di Kabupaten Aceh Tengah.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sangat komit terhadap penanganan inflasi di daerah, Tim Pengendali Inflasi terus berupaya melakukan koordinasi dan inovasi maupun terobosan sehingga kondisi harga dan ketersedian bahan pokok di daerah tidak terganggu apalagi menjelang Ramadhan 2026 mendatang”, Tambahnya. (Rel/Yd).
