Empat Organisasi Pers Tolak Kebijakan TVRI Aceh Rumahkan 17 Kontributor

DetikGayoNews.com, Banda Aceh – Empat organisasi pers di Aceh menolak kebijakan LPP TVRI Aceh yang membebastugaskan 17 kontributor di sejumlah kabupaten/kota. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 8 September 2026, sementara para kontributor disebut masih terikat kontrak kerja hingga 31 Desember 2026.

Penolakan itu disampaikan PWI Aceh, AJI Banda Aceh, IJTI Aceh, dan PFI Aceh melalui pernyataan sikap bersama pada Jumat, 11 September 2026. Keempat organisasi menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan kerja para kontributor yang selama ini menjadi ujung tombak pemberitaan TVRI dari daerah.

Pembebastugasan tersebut disampaikan kepada para kontributor melalui pesan WhatsApp. Informasi yang diterima menyebutkan kebijakan itu berkaitan dengan revisi DIPA serta pengurangan anggaran operasional TVRI.

Keempat organisasi pers meminta manajemen TVRI memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar keputusan tersebut, terutama terkait status para kontributor yang masih memiliki masa kontrak hingga akhir Desember 2026.

Selain persoalan kontrak kerja, organisasi pers juga menyoroti dampaknya terhadap pemberitaan daerah. Para kontributor selama ini berperan dalam meliput berbagai peristiwa di kabupaten/kota, mulai dari bencana, pembangunan, pelayanan publik hingga persoalan masyarakat.

PWI Aceh, AJI Banda Aceh, IJTI Aceh dan PFI Aceh mendesak TVRI mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dan mencari solusi yang tidak merugikan para kontributor. Mereka menilai keberadaan jurnalis daerah penting untuk memastikan informasi dari berbagai wilayah Aceh